Reklamasi VS Masyarakat Miskin

Reklamasi VS Masyarakat Miskin

Jakarta merupakan kota metropolitan, kota yang menjadi ibukota negara Indonesia ini tidak dapat dihindarkan dari berbagai masalah, seperti masalah sosial, politik, ekonomi, serta penataan kota. Salah satu masalah yang ada di Jakarta ialah pengangguran. Pengangguran dapat diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Jakarta. Selain itu, pengangguran juga dapat diakibatkan oleh beberapa kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang diambil tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berbagai aksi demo telah dilakukan oleh masyarakat, yang mendapatkan dampak negatif dari adanya kebijakan tersebut, demi menerima hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang telah di atur dalam UUD pasal 27 ayat (2) tentang Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan.

Reklamasi, proyek yang satu ini bukanlah proyek baru di Jakarta. Proyek ini sudah berjalan selama 5 tahun. Pembangunannya dimulai pada tahun 2013 sampai sekarang. Proyek ini banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat yang tertimpa dampak negatif dari pembangunannya.

Salah satu dampak negatif yang diterima masyarakat di daerah proyek Reklamasi ialah pengangguran. Mayoritas pekerjaan masyarakat di daerah proyek adalah nelayan. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran di masyarakat yang mayoritasnya nelayan ialah kesulitan untuk mencari ikan. Hal itu disebabkan karena tempat yang mereka gunakan untuk mencari ikan sebagian sudah rata dengan tanah.

Selain itu, pemandangan yang berbeda dapat terlihat dengan jelas. DI satu sisi terdapat perkampungan kumuh masyarakat yang tinggal di sekitar proyek, yang kurang dari perhatian Pemerintah, sedangkan di sisi lain terdapat bangunan dan gedung-gedung mewah yang menjulang tinggi. Hal tersebut semakin menunjukkan stratifikasi sosial yang sangat jelas atas dampak dari Reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) memutuskan untuk memberhentikan 13 proyek Reklamasi demi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. “Saya akan membesarkan yang kecil, bukan hanya membesarkan yang besar.” kata Anies Baswedan. Maksud dari ucapan tersebut ialah Anies Baswedan juga menyejahterakan masyarakat miskin, bukan hanya menyejahterakan masyarakat yang kaya. Oleh karena itu, Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan 13 proyek Reklamasi tersebut.

Akan tetapi, Pemerintah DKI Jakarta masih menjalankan 6 proyek Reklamasi lainnya. Hal itu dikarenakan 6 proyek tersebut sudah berjalan dan telah mendapatkan izin operasi dari Pemerintah .Namun,dengan adanya 6 proyek yang telah beroperasi tersebut, masyarakat berharap agar proyek tersebut tidak mengganggu pekerjaan mereka yang mayoritas nelayan.

Namun, masih ada beberapa pihak yang meragukan keputusan dari Anies Baswedan. Mereka beralasan bahwa proyek tersebut telah mendapatkan izin dan persetujuan dari Pemerintah.Akan tetapi ,dengan adanya keraguan tersebut Anies Baswedan menyatakan bahwa dia akan menggunakan 13 proyek Reklamasi yang telah dihentikan sebagai fasilitas umum untuk masyarakat Jakarta.

Keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta sangat tepat. Dengan  adanya keputusan tersebut, setidaknya masyarakat bernapas lega .Mengingat sudah 5 tahun mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan .Dengan adanya keputusan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar terhindar dari pengangguran dengan menghentikan 13 proyek Reklamasi, yang selama 5 tahun meresahkan masyarakat miskin di sekitarnya, karena masyarakat miskin juga berhak mendapatkan perhatian, kesejahteraan dan pekerjaan yang layak.

Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu mengatasi dampak-dampak negatif yang telah terjadi pada masyarakat miskin di daerah Reklamasi yang mayoritasnya nelayan. Salah satunya dengan mengembalikan hak-hak yang telah diambil dari mereka akibat proyek Reklamasi.

 

by Rina

Related posts

Leave a Comment